Lampung Selatan.www.lampungmediaonline.com-Upaya Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lampung Selatan mengucurkan dana untuk merehabilitasi sejumlah ruas jalan yang tersebar di sejumlah wilayah daerah itu sepertinya terkesan sia-sia.
Bagai mana tidak, walau baru seumur jagung, beberapa ruas jalan yang diperbaiki pada tahun anggaran 2017 itu sudah kembali rusak dan sudah banyak mencelakan warga, terutana pengendara sepeda motor.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Way Sulan, Ruas jalan yang menghubungkan Desa Purwodadi dan Desa Banjar Sari kembali mengalami kerusakan. Padahal, ruas jalan itu baru saja selesai direhap pada Desember tahun 2017 kemaren.
“Aneh, baru tiga bulan usai diperbaiki, jalan ini sudah kembali rusak. Bahkan, kerusakannya cukup parah dan terdapat di beberapa titik,” kata KG (45) salah seorang warga Desa Kecamatan Way Sulan,Sabtu (24/02/2018).
Dirinya menilai, kerusakan ruas jalan itu diduga akibat pengerjaan proyek oleh pihak kontraktor terkesan asal jadi. Kontraktor bekerja bukan memperhatikan kualitas pekerjaan mereka, melainkan berusaha untuk cepat selesai.
Selain itu sebutnya, pihak dinas selaku pengawas proyek yang diduga bernilai miliaran itu tidak mengawasi secara baik. Hal itu juga membuat kontraktor tidak mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik.
“Kita berharap rekanan dan pihak terkait dalam hal ini Dinas PU dapat bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki ruas jalan itu. Jika tidak, ruas jalan itu dikhawatirkan akan jadi petaka bagi warga, khususnya pengendara sepeda motor,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Akbar Gemilang yang juga anggota DPRD dari Dapil 5 Lampung Selatan,Fraksi Partai Golkar, saat dihubungi melalui sambungan telpon,Sabtu 24 Februari 2018, sangat menyayangkan hal tersebut.
Menurutnya pekerjaan yang baru selesai dikerjakan 3 bulan lalu itu saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.Iapun mengharapkan agar pihak terkait bisa lebih selektif lagi dalam memilih rekanan kerja, agar proyek yang menghabiskan dana milyaran tidak sia-sia.
“Kami akan melakukan hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) ,mengenai masalah ini,jangan sampai terjadi lagi di tahun 2018 , serta proyek pengerjaan bisa lebih baik lagi,dan untuk penindakan kita serahkan ke inspektorat dan BPK yang memiliki kapastias auditorial,” tegasnya.(or)